Solusi Transformasi TI Terbentur Regulasi

JAKARTA - Dalam mengembangkan solusi transformasi TI untuk pemerintah, IBM menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan pengembang software mengefisienkan biaya TI pemerintah. Namun ide itu terbentur dengan belum adanya aturan pemerintah terkait pengadaan jasa di sektor TI.PT MMI telah bekerja sama dengan IBM sejak 10 tahun lalu sebagai salah satu konsultan manajemen dan solusi sitem informasi khusus penyedia sejumlah aplikasi pemerintahan.
PT MMI yang juga memiliki hubungan erat dengan kantor-kantor pemerintah di Indonesia mengkhususkan diri dalam membantu instansi pemerintah dalam membangun sistem-sitem berkemampuan web dan proses internal yang lebih efisien."Kami memiliki portofolio aplikasi yang lengkap dan sesuai dengan arsitektur portal pemerintah," kata Presiden Direktur Bambang Daryatmaka, yang juga menuturkan saat ini PT MMI telah menggunakan beberapa solusi dari IBM yakni Tivoli Network Monitoring, solusi Filenet untuk knowledge management, dan Lotus Domino.Sedangkan salah satu contoh badan pemerintahan yang telah merasakan manfaat dari solusi TI IBM adalah BPKP.
Beberapa solusi yang telah digunakannya adalah IBM Filenet untuk Content Management dan IBM WebSphere Portal untuk Enterprise Portal yang digunakan untuk sistem akuntabilitas kepresidenan sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada presiden dan masyarakat."Kami mengembangkan portal akuntabilitas presiden. Portal ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar akuntabilitas meliputi kinerja para pejabat menteri dan pejabat lainnya untuk menjadi pertimbangan presiden menilainya," terang Ferry yang mengatakan portal ini sudah dalam tingkat interactive government.Jalinan kerja sama ini pun ditanggapi oleh IBM sebagai siasat mengefisienkan harga jual produk berikut solusi IBM yang termasuk mahal."
Produk-produk IBM yang ada sekarang ini memang mahal karena diproduksi di luar Indonesia dan harganya disetarakan dengan Dolar. Oleh karena itu, IBM meleverage ke partner-partnernya untuk dikembangkan lebih lanjut, agar harganya bisa lebih terjangkau, seperti misalnya eOffice yang dikembangkan PT MMI," tukas Government Sector Manager IBM Indonesia, Ruhryanto Nugroho, pada sela-sela jumpa media di Hotel Inter-Continental, Jakarta, Kamis (24/7/2008).
Pernyataan Ruhryanto tersebut selanjutnya mengundang tanggapan dari Bambang yang mengatakan mahal dan murahnya sebuah solusi tergantung pada benefit yang dihasilkan. "Apabila benefit dianggap penting, kami berusaha untuk mengadakan barang dengan sistem sewa, misalnya sewa dalam jangka waktu tiga tahun, dibayar per bulan sekian. Sistem serupa ini sudah berjalan di beberapa negara," jelas Bambang."Beberapa instansi, seperti di Depkes, sudah melakukan sewa untuk perangkat networknya. Sayangnya, belum ada aturan dari pemerintah terkait penyewaan barang TI," tambah Ferry Nurtjahyo selaku wakil dari sektor pengembangan TI BPKP.Ferry menilai pengadaan solusi TI oleh pemerintah saat ini masih konvensional. "Untuk satu solusi, mereka masih membeli hardware, pengadaan SDM, tenaga ahli, dan memikirkan tempat, padahal sekarang bisa diefisienkan dengan misalnya virtualisasi," terangnya.
Sementara itu, BPKP mengaku anggaran untuk TI-nya cukup kecil di 10 unit BPKP yang tersebar di seluruh Indonesia. "Untuk pengeluaran operasional (OPEX), anggaran tidak sampai Rp10 miliar. Tahun ini pengeluaran kami teralokasi untuk pengembangan data warehouse dan akuntabilitas presiden, yakni sekira Rp3,3 miliar," pungkas Ferry. (okezone.com)